Kulon Progo – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kulon Progo tengah meninjau potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai langkah strategis dalam menghadapi dampak dari Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025, yang mengatur pemangkasan anggaran dari pemerintah pusat. Dalam upaya ini, pemaksimalan pendapatan pajak dinilai menjadi solusi utama untuk mengurangi dampak pemotongan anggaran tersebut.
Sebagai langkah konkret, DPRD Kulon Progo tengah menggencarkan optimalisasi sektor pajak, termasuk pajak parkir dan sektor lain yang berpotensi meningkatkan PAD. Salah satu usulan yang diwacanakan adalah memasukkan pajak parkir ke dalam pajak kendaraan bermotor. Dengan mekanisme ini, pajak yang dibayarkan masyarakat menjadi lebih transparan dan dapat mengurangi risiko kebocoran pajak akibat pengelolaan yang kurang maksimal.
Ketua DPRD Kulon Progo, Aris Syarifuddin, menjelaskan bahwa saat ini DPRD sedang berusaha keras untuk memaksimalkan pendapatan asli daerah melalui berbagai sektor pajak, termasuk pajak parkir. Salah satu wacana yang diusulkan adalah memasukkan pajak parkir ke dalam pajak kendaraan bermotor. Dengan langkah Slot Online ini, diharapkan pajak yang dibayarkan akan lebih jelas nilainya dan mengurangi risiko kebocoran pajak akibat pengelolaan yang kurang efisien.
Meskipun nilainya kecil, risiko kebocoran pajak di berbagai sektor seperti pajak restoran dan pajak parkir cukup tinggi. Oleh karena itu, upaya pemaksimalan pendapatan pajak ini diharapkan dapat meringankan dampak dari Instruksi Presiden tersebut.
Bagas, RBTV