Dengan membawa atribut poster bertuliskan tuntutan, ratusan PKL Teras Malioboro 2 beramai-ramai mendatangi kantor DPRD Kota Yogyakarta. Mereka menggelar aksi menuntut dilakukannya validasi kembali secara transparan terkait pendataan PKL Teras Malioboro 2.
Dalam aksinya, perwakilan PKL ini ditemui pimpinan dan sejumlah anggota DPRD Kota Yogyakarta, serta mengundang instansi terkait termasuk UPT Malioboro. Situasi sempat memanas dan riuh saat audiensi yang berlangsung hingga tiga jam lebih karena PKL berharap dapat bertemu secara langsung Kepala Dinas Kebudayaan Kota Yogyakarta, Yetti Martanti, untuk mempertanyakan proses validasi yang dilakukan secara tertutup yang diduga kuat terjadi penggelembungan data.
Oleh DPRD Kota Yogyakarta, para PKL akan difasilitasi untuk berdialog dengan pihak-pihak terkait termasuk menghadirkan Kepala Dinas Kebudayaan Kota Yogyakarta pada 18 September 2023 mendatang. Usai pertemuan, ratusan PKL ini akhirnya membubarkan diri dengan tertib.
Supriyati, Pengurus PKL Tri Darma Teras Malioboro 2, menjelaskan, “Dari UPT itu ada surat selebaran tanggal 4 Juli, untuk pelaksanaannya tanggal 5 Juli. Nah, kemudian kita ke sana ada kesepakatan bahwa pihak dari UPT menunggu hasil dari validasi data internal dari Tri Darma itu sendiri. Tetapi ya itu tadi, ternyata sampai sekarang validasi data itu, person per person, jadi validasi data itu orang per orang datang ke UPT. Itu yang kita mintakan konsistensi dari pemerintah itu sendiri seperti apa. Karena kan dari awal relokasi jilid pertama, paguyuban dilibatkan terus. Nah, kalau person per person datang secara pribadi ke UPT secara langsung, bagaimana tahu itu pedagang atau bukan, kan seperti itu. Makanya kita ya tadi, ada solusi yang baik yaitu, pendataan di lapangan. Jadi, samping kanan kiri bisa diketahui, apakah itu benar-benar pedagang yang dulunya di selasar. Ada indikasi penggelembungan data, yaitu nama-nama yang bukan pedagang tetapi dicantumkan di situ.”
Aksi unjuk rasa ini bukan pertama kali dilakukan, karena beberapa waktu lalu PKL ini melakukan aksi serupa di kantor Dinas Kebudayaan dan UPT Malioboro. Namun, tidak mendapatkan titik temu.
Agung Ristiono, RBTV.