Kegiatan observasi di laksanakan di kantor Bupati Bantul, dengan total peserta yang hadir sebanyak 96 orang. Tim KPK terdiri dari PLH direktur permas KPK Rino Haruno, Kasatgas Ariz Dedy Arham, dan analis pembinaan peran serta masyarakat KPK Yuniva Tri Lestari.
Bupati Bantul Abdul Halim Muslih menyampaikan, pemerintah kabupaten Bantul telah mengupayakan pencegahan korupsi. Hasil dari berbagai upaya tersebut, salah satunya dapat di lihat dari nilai monitoring center for prevention. Hal tersebut terus mengalami kenaikan dari sebelumnya 92% di tahun 2022, menjadi 94% di tahun 2023.
Dari saluran pengaduan atau keluhan dari masyarakat, pemkab Bantul selalu memberikan respon yang cepat untuk mempermudah pelayanan publik.
Pemerintah provinsi DIY mengusulkan kabupaten Bantul menjadi kandidat kabupaten, kota antikorupsi, juga karena opini BPK wajar tanpa pengecualian sebanyak 11 kali.
“mencegah korupsi yang di lakukan oleh KPK dan juga dari kementrian lembaga maupun pemerintah daerah. Salah satu program yang di inisiasi oleh KPK beberapa tahun yang lalu, adalah program Desa anti korupsi. Yang Selanjutnya untuk menjaga keberlanjutan, tahun ini KPK memperluas program ini dengan mencanangkan kabupaten kota anti korupsi. Hari sangat penting mengingat telah banyak terjadi korupsi di kabupaten kota di seluruh Indonesia”. Ujar Haryono,Inspektur Inspektorat Pemda DIY.
Delly, RBTV.