Masalah disabilitas masih belum banyak diakomodir dalam penyelenggaraan pemilihan umum.  Adaupun ada peningkatan, namun secara nasional masih terbilang minim.

Sejumlah lembaga pemerhati disabilitas menurut rencana akan melakukan pemantauan di 200 TPS. Hal ini dilakukan untuk mengetahui proses para penyandang disabilitas saat memberikan suara dalam pemilu 2024 di TPS.

Joni Yulianto, dari sasana inklusi dan gerakan advokasi difabel atau sigab mengatakan, sejumlah hal yang dilakukan oleh KPU DIY perlu diapresiasi, namun secara nasional penyelenggaraan

Joni menambahkan bahwa, dengan lima kertas suara yang harus dicoblos maka penyandang disabilitas tertentu akan menghadapi kesulitan yang lebih tinggi. Mengulang pelaksanaan pemilu sebelumnya, dimana pemilu belum serentak saja penyandang disabilitas mengalami kesulitan saat memberikan suara.

“Mereka juga membuat template untuk kertas suara DPD, itu saya kira perlu di apresiasi. Tapi secara nasional, saya kira hasil survei ini menyisakan kekhawatiran yang sangat besar. Karena katanya tidak valid dan lain-lain, sehingga penyelenggaraan pemilu secara umum tidak atau kurang inklusif. Maka dari itu, aksi kolektif bersama teman-teman pusat rehabilitasi akan melakukan pemantauan pelaksanaan pemilu 14 Februari besok. Kira-kira ada 200 TPS yang akan kita pantau untuk melihat sebagai sample, kira-kira apakah benar pelaksanaan pemilu ini sudah ramah dan inklusif untuk difabel,” ujar Joni Yulianto, Sasana Inklusi dan Gerakan Advokasi Difabel

Joni menambahkan dengan lima suara yang harus dicoblos, maka penyandang disabilitas tertentu akan menghadapi kesulitan yang lebih tinggi. Mengulang pelaksanaan pemilu sebelumnya dimana pemilu belum serentak saja, penyandang disabilitas mengalami kesulitan saat memberikan suara.

Widi, RBTV. 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *