Fakta jumlah hoax yang meningkat membandingkan dengan saat pemilu 2019, terungkap dalam sebuah Seminar Gotong Royong Melawan Hoax Menjaga NKRI, yang mengadakan belum lama ini.
Data yang di miliki oleh Masyarakat Anti Fitnah Indonesia atau MAFINDO DIY, hingga akhir Januari 2024 metemukan hoaks politik sebanyak 1292 kasus dari total 2.330 hoaks selama tahun 2023. Hoaks pemilu 2024 sendiri di temukan sejumlah 645 kasus atau dua kali lipat lebih banyak daripada hoaks sejenis pada musim pemilu 2019.
Novi Kurnia, salah satu pembicara sekaligus Dosen FISIPOL UGM menyampaikan, peningkatan ini di sebabkan beberapa unsur, mulai dari jumlah kontestan pemilu yang lebih banyak, hingga jumlah aplikasi pembuat hoaks yang banyak tersedia di media digital.
“Sederhananya jumlah paslonnya aja bertambah, jika dulu dua sekarang tiga. Kemudian tentu saja semakin banyak aplikasi baru, termasuk media sosial baru yang penyebaran nya cepat sekali. Di bandingkan dengan tahun 2019. Yang lainnya tentu saja dari sisi pembuat atau produser hoax tadi, yang motivasinya semakin beragam. Tidak hanya motivasi ekonomi, tapi ada juga motivasi sosial, motivasi politik untuk membela kepentingan kelompoknya juga ada. Bahkan mungkin saja ada motivasi-motivasi yang bersifat personal, seperti tidak suka A atau tidak suka B. Jadi ada banyak faktor yang mungkin menyebabkan jumlah hoax ini bertambah,” ujar Novi Kurnia, Dosen FISIPOL UGM.
Novi menambahkan, jumlah yang terdata merupakan hoaks yang telah di verifikasi. Jumlah di lapangan lebih banyak karena kecepatan membuat konten hoaks sehingga tidak dapat di verifikasi. Saat ini masyarakat perlu di pegang bahwa informasi yang di sebarkan melalui media sosial dan chat itu benar. Selain itu harus ada upaya untuk selalu melakukan verifikasi informasi.
“Saya kira yang paling adalah bahwa tidak semua informasi yang di sebarkan di berbagai platform digital. Termasuk media sosial dan aplikasi chat itu benar. Jadi itu pertama yang di pegang, dengan begitu kemudian ada upaya untuk selalu melakukan verifikasi informasi. Kenapa, karena tidak semua informasi yang ada di dunia digital itu benar, perlu di cek terlebih dahulu. Kalau tidak di cek resikonya, tentu saja masyarakat akan mendapatkan informasi yang tidak akurat,” imbuh Novi Kurnia.
Hadir sebagai narasumber dalam seminar ini diantaranya Ketua Masyarakat Anti Fitnah Indonesia atau MAFINDO DIY, Fitria Indri Kesumawati. Novi Kurnia, Dosen FISIPOL UGM Dan Petrus Eko, Aktivis Koalisi Masyarakat Yogyakarta.
Widi, RBTV.