Tak hanya kampus dan Akademisi, Majelis Ulama Indonesia DIY juga mengeluarkan himbauan atas kondisi Politik bangsa dan Negara.
Pernyataan himbauan terkait situasi Politik Nasional disampaikan ketua MUI DIY, KH Machasin dan sekertaris umum MUI DIY KH Widjdan Al Arifin, diantaranya mengenai kewajiban umat Muslim untuk memilih pemimpin yang memiliki Keimanan dan Amanah.
Selain itu MUI DIY juga mengecam jika ada Politisasi Bansos karena sejatinya bantuan sosiak adalah hak rakyat sekaligus merupakan tugas Pemerintah.
“Kepada para pejabat negara dan penyelenggara pemilu agar bekerja sebaik-baiknya akan bersifat netral tidak memihak dan jujur, kepada badan pangas pemilu agar menjalankan perannya dengan seremak dan tidak pandang bulu, kepada peserta pemilu agar menjaga etika dan mementingkan”Jelas Kh Wildan Al Arifin (sekertaris umum MUI DIY)
“Pemilik pemerintah memberikan bantuan kepada rakyatnya itu tidak boleh mengarahkan kepada umum karna itu memang hak orang yang mendapat bantuan dan kewajiban bagi pemilik pemerintah jadi gabisa dimanfaatkan seperti itu gak boleh, gak betul lalu Bawaslu jangan diem saja tapi Bawaslu pura-pura tidak tahu atau tau tapi nggak ngerti saya, maka rakyat dan pemilih kita gunakan itu ada bantuan dari pemerintah itu ada hak bukan jasa baik dari orang yang menjabat”Jelas Kh Machasin (ketua MUI DIY)
MUI DIY berharap Masyarakat untuk lebih cerdas dalam memilih pemimpin pada Pilpres 2024 sesuai nurani tanpa terpengaruh tekanan maupun iming-iming termasuk Bansos.
AGUNG RISTIONO, RBTV.