YOGYAKARTA-Dugaan kasus pemerasan yang melibatkan Pimpinan Komisi Pemebarantasan Korupsi (KPK) dengan mantan Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo, mendapat sorotan publik. Ketua Umum PP Muhamdiyah, Haedar Nashir, memberikan tanggapan terkait persoalan ini. Untuk segera diusut secara tuntas dan tidak dibiarkan mengambang tanpa penyelesaian. Karena menyangkut marwah institusi penegak hukum dan pemberantasan anti korupsi. Ini ditujukan tidak hanya pada KPK, namun juga institusi penegak hukum yang lain. Masyarakat juga diminta untuk meningkatkan perannya melakukan pengawasan sebagai kontrol sosial agar penegakan hukum di tanah air dapat berjalan sebagai mestinya.

Haedar Nashir, Ketua Umum PP Muhamdiyah, menjelaskan, “Kasus apapun yang menyangkut marwah institusi penegakan hukum dan pemberantasan korupsi ya harus diusut tuntas oleh institusi yang berwenang. Kemudian yang kedua, kita berharap masyarakat, media, medsos itu semakin meningkatkan pengawasan kontrol sosial, karena ternyata institusi-institusi penegakan hukum pemberantasan korupsi, dan institusi apapun tidak cukup. Ada mekanisme internal yang menyangkut pengawasan.”

Dugaan korupsi di Kementan mencuat setelah penggeledahan yang dilakukan KPK di rumah dinas Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo. Dalam penggeledahan tersebut, tim penyidik menemukan uang tunai puluhan miliar rupiah dan 12 senjata api.

Agung Ristiono, RBTV.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *