Bantul – Rencana pemerintah pusat untuk memangkas Dana Transfer ke Daerah (TKD) dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 mendorong Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bantul untuk meninjau ulang alokasi belanja daerah. Kondisi ini mendapat perhatian serius dari DPRD Bantul yang meminta agar anggaran tetap berpihak pada kebutuhan masyarakat.
Ketua Komisi A DPRD Bantul, Jumakir, menegaskan bahwa program-program prioritas yang menyentuh langsung kepentingan masyarakat tidak boleh terhenti ataupun tertunda, meskipun terjadi penyesuaian anggaran akibat pemotongan dana dari pusat.
“Program pemberdayaan masyarakat dan pembangunan infrastruktur harus tetap menjadi prioritas, karena keduanya merupakan fondasi penting dalam menjaga stabilitas sosial dan ekonomi di tingkat lokal,” tegas Jumakir dalam kegiatan reses ketiga tahun 2025.
Politisi dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ini menambahkan, DPRD Bantul akan terus menjalin komunikasi aktif dengan pihak eksekutif. Tujuannya adalah memastikan bahwa program-program penting tidak masuk dalam daftar kegiatan yang terkena pemangkasan atau evaluasi anggaran.
Menurutnya, fokus utama DPRD Bantul saat ini adalah menjaga agar pelayanan publik dan pembangunan daerah tidak terdampak secara signifikan oleh kebijakan pemotongan dana dari pemerintah pusat.
Jumakir juga mendorong agar setiap proses refocusing atau pergeseran anggaran dilakukan secara transparan dan akuntabel, dengan mempertimbangkan asas keadilan bagi masyarakat yang paling membutuhkan.
Delly – RBTV