Yogyakarta – Badan Pusat Statistik (BPS) akan menyelenggarakan Sensus Ekonomi 2026 pada bulan Juni hingga Juli 2026. Namun, hingga saat ini Badan Pusat Statistik (BPS) masih menghadapi kendala dalam hal pendanaan, dengan kekurangan anggaran yang cukup besar.
Badan Pusat Statistik (BPS) mengajukan total kebutuhan dana untuk penyelenggaraan Sensus Ekonomi 2026 sebesar Rp8,6 triliun. Dari jumlah tersebut, Rp3,69 triliun telah diterima melalui pagu indikatif dan dinilai hanya cukup untuk kebutuhan operasional dasar. Untuk mencukupi seluruh kebutuhan, Badan Pusat Statistik (BPS) kemudian mengajukan tambahan anggaran sebesar Rp4,91 triliun.
Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Maria Yohanna Esti Wijayanti, mengungkapkan bahwa dalam pembahasan bersama Komisi X, telah disetujui tambahan anggaran sebesar Rp3,15 triliun. Namun saat masuk ke pembahasan di Badan Anggaran DPR RI, jumlah yang disetujui hanya sebesar Rp300 miliar.
“Artinya, masih ada kekurangan lebih dari Rp1 triliun dari kebutuhan yang diajukan. Ini tentu menjadi tantangan besar bagi BPS untuk menyelenggarakan sensus secara maksimal,” ujar Esti Wijayanti usai menghadiri kegiatan Sosialisasi Sensus Ekonomi 2026 di Kaliurang, Sleman, belum lama ini.
Sementara itu, Wakil Kepala BPS, Sonny Harry Budiutomo Harmadi, menyatakan bahwa pihaknya akan terus mengupayakan pemenuhan kekurangan anggaran tersebut agar pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 dapat berjalan lancar sesuai rencana.
“Kami berkomitmen untuk melaksanakan sensus ini dengan sebaik-baiknya. Kegiatan ini penting untuk mendapatkan gambaran menyeluruh tentang struktur ekonomi nasional dan daerah,” kata Sonny.
Sensus Ekonomi merupakan agenda nasional yang diselenggarakan setiap 10 tahun sekali dan menjadi dasar perencanaan pembangunan ekonomi Indonesia. Pelaksanaannya pada 2026 diharapkan memberikan data akurat terkait pelaku usaha, struktur usaha, hingga potensi ekonomi wilayah.
Widi | RBTV