Yogyakarta – Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari (PHL) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Laksmi Wijayanti, menegaskan bahwa setiap pembahasan mengenai perdagangan karbon di Indonesia harus tetap berlandaskan pada tujuan utama, yaitu perbaikan kondisi hutan nasional.
Pernyataan tersebut disampaikan dalam kegiatan Workshop Perdagangan Karbon di Indonesia yang diselenggarakan oleh Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada (UGM), belum lama ini. Kegiatan ini mempertemukan berbagai pemangku kepentingan dari kalangan akademisi, pelaku industri kehutanan, hingga pemerintah.

“Perdagangan karbon jangan hanya dilihat sebagai peluang bisnis, tetapi harus menjadi bagian dari upaya serius memperbaiki kondisi hutan di Indonesia,” ujar Laksmi Wijayanti dalam paparannya.
Menurutnya, jika perdagangan karbon tidak diarahkan pada penguatan ekosistem hutan dan pengurangan emisi secara nyata, maka mekanisme ini berisiko kehilangan legitimasi lingkungan dan sosial.
Sementara itu, Ketua Carrier Development Center Fakultas Kehutanan UGM, Hermudananto, menyampaikan bahwa kegiatan seperti workshop ini sangat penting bagi mahasiswa maupun civitas akademika. Pasalnya, selain memperbarui wawasan tentang isu terkini di bidang kehutanan, kegiatan ini juga memberikan perspektif industri secara langsung.
“Materi perdagangan karbon sebenarnya sudah diajarkan di bangku kuliah. Namun, kolaborasi dengan pelaku industri memberikan pengetahuan dan data terbaru yang lebih relevan dengan dinamika lapangan,” jelas Hermudananto.
Dalam kesempatan yang sama, Technical & Business Development Director PT Merdeka Sejahtera Persada, Haryo Ajie Dewanto, mengungkapkan bahwa hingga pertengahan tahun 2025, nilai perdagangan karbon nasional tercatat mencapai Rp77,95 miliar, dengan volume transaksi hampir 1,6 juta ton karbon dioksida ekuivalen (CO₂e).
Workshop ini menjadi momentum penting untuk menyatukan pandangan dan mendorong sinergi antara dunia pendidikan, pelaku usaha, dan pemerintah dalam pengembangan mekanisme perdagangan karbon yang adil, transparan, dan berdampak positif terhadap kelestarian hutan Indonesia.
Widi | RBTV