KULON PROGO – Pemerintah Kabupaten Kulon Progo mewacanakan kebijakan Work From Home (WFH) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai respons terhadap kebijakan efisiensi anggaran dari pemerintah pusat.
Selain memangkas anggaran perjalanan dinas sebesar 50 persen, Pemkab Kulon Progo juga mengurangi anggaran alat tulis kantor (ATK) sebesar 20 persen untuk setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Penghematan juga dilakukan dengan pemangkasan anggaran bahan bakar minyak (BBM) serta penghapusan lembur bagi ASN, kecuali untuk dinas tertentu yang sangat membutuhkan, dengan tetap membatasi jam operasional lembur.
Sekretaris Daerah (Sekda) Kulon Progo, Triyono, menyatakan bahwa setiap OPD diyakini telah memiliki strategi untuk meminimalisasi dampak dari efisiensi anggaran ini agar pelayanan tetap berjalan optimal. Namun, ia juga mengakui bahwa dampak dari kebijakan penghematan ini kemungkinan besar akan dirasakan dalam jangka waktu tertentu.
Statement : Triyono – Sekda Kulon Progo
Selain langkah-langkah efisiensi tersebut, Pemkab Kulon Progo juga mewacanakan kebijakan WFH untuk mengurangi pengeluaran operasional seperti listrik, air, dan BBM. Wacana ini didasarkan pada efektivitas sistem kerja WFH yang telah diterapkan selama pandemi COVID-19. Meskipun demikian, Pemkab Kulon Progo masih menunggu hasil kajian yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi sebelum memutuskan pemberlakuan kebijakan ini.
Bagas, RBTV