Yogyakarta – DPRD DIY menyoroti lemahnya pengawasan distribusi dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menyusul maraknya kasus keracunan pelajar di sejumlah daerah. Komisi D DPRD DIY pun mendorong evaluasi menyeluruh terhadap program nasional tersebut agar tepat sasaran dan aman bagi peserta didik.
Program MBG yang digagas pemerintah pusat dinilai masih menyisakan sejumlah persoalan, terutama dalam hal distribusi makanan, kualitas gizi, hingga tata kelola di lapangan. Kondisi ini semakin mendapat sorotan setelah muncul kasus keracunan massal yang diduga berasal dari makanan MBG.
Data Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia mencatat sedikitnya 6.452 kasus keracunan akibat konsumsi makanan MBG hingga akhir September 2025. Sementara itu, data dari pemerintah melalui Badan Gizi Nasional, Kementerian Kesehatan, dan BPOM menyebutkan jumlah korban mencapai sekitar 5.000 orang.
Menanggapi kondisi tersebut, Ketua Komisi D DPRD DIY, RB Dwi Wahyu, mengusulkan agar pelaksanaan program MBG dialihkan ke Dinas Pendidikan sesuai jenjang sekolah, bahkan bisa diserahkan langsung ke pihak sekolah guna memperkuat pengawasan dan distribusi.
“Kami mendorong agar program MBG dikelola lebih dekat ke tingkat pelaksana, termasuk sekolah, agar distribusinya lebih tepat sasaran dan mudah diawasi,” ujar RB Dwi Wahyu.
Selain itu, ia juga menekankan pentingnya kolaborasi lintas dinas, serta pelibatan UMKM lokal untuk memperkuat rantai pasok berbasis bahan pangan lokal yang lebih segar dan aman.
Evaluasi menyeluruh diharapkan mampu memperbaiki pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis sekaligus menjamin keamanan dan kesehatan pelajar yang menjadi penerima manfaat.
Agung RBTV