Yogyakarta – Sejumlah pakar ekonomi yang tergabung dalam Aliansi Ekonomi Indonesia (AEI) menyatakan keprihatinan mendalam terhadap kondisi perekonomian Indonesia saat ini. Mereka menilai, ekonomi Indonesia sudah tidak lagi berada dalam kondisi yang dapat dikatakan normal, ditandai dengan terus melemahnya tata kelola secara sistemik dan berkelanjutan.
Dalam sebuah diskusi yang digelar di Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada (FEB UGM), para ekonom menyampaikan tujuh desakan darurat ekonomi sebagai bentuk peringatan terhadap arah kebijakan pemerintah yang dinilai tidak berkelanjutan dan tidak inklusif.
Menurut para akademisi ini, lemahnya tata kelola telah menyebabkan penurunan kualitas ekonomi secara menyeluruh, yang disertai dengan peningkatan ketimpangan sosial di berbagai lapisan masyarakat. Jika situasi ini terus berlanjut tanpa pembenahan signifikan, Indonesia dikhawatirkan akan mengalami apa yang disebut sebagai “Chilean Paradox” atau Paradoks Chili.
Paradoks ini merujuk pada kondisi di mana negara berhasil mencatat pertumbuhan ekonomi yang tinggi secara makro, namun gagal memastikan pemerataan hasil pembangunan, sehingga terjadi gejolak sosial yang besar akibat ketimpangan dan ketidakadilan struktural.
Salah satu ekonom UGM, Elan Satriawan, menegaskan pentingnya kesadaran kolektif untuk mengoreksi arah pembangunan nasional yang saat ini cenderung menjauh dari prinsip-prinsip tata kelola yang baik.
Sementara itu, ekonom dari LPEM Universitas Indonesia, Rizki Nauli Siregar, menyebut bahwa persoalan-persoalan yang muncul saat ini merupakan akumulasi dari kurangnya amanah dalam proses bernegara. Hal ini menurutnya tampak dari banyaknya program populis yang tidak disertai dengan perencanaan yang matang dan berorientasi jangka panjang.
“Gejala seperti ini adalah sinyal bahwa ekonomi kita sedang rapuh secara fundamental. Kita tidak bisa terus bergantung pada popularitas kebijakan jangka pendek,” ujarnya.
Dalam menghadapi situasi ini, para ekonom menyerukan agar para pakar ekonomi yang berada di lingkaran pemerintahan tidak menutup mata. Mereka diharapkan berani mengakui kondisi yang ada dan berkontribusi dalam memperbaiki kebijakan ekonomi nasional secara objektif dan berbasis pada kepentingan jangka panjang rakyat.