Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X, menekankan perlunya inisiatif pengendalian inflasi berdasarkan kerangka 4K yaitu Keterjangkauan Harga, Ketersediaan Pasokan, Kelancaran Distribusi, dan Komunikasi Efektif. Hal tersebut disampaikan dalam acara High Level Meeting (HLM) pada 24 Juni 2025 untuk melakukan evaluasi inflasi pada semester I 2025, serta upaya pengendalian inflasi ke depan.
Beberapa inisiatif prioritas yang perlu terus dilanjutkan dan dioptimalkan antara lain keberlanjutan produksi bahan pangan, penggunaan belanja daerah yang lebih optimal sebagai bantalan fiskal yang tangguh, Operasi Pasar/Gerakan Pasar Murah/Stabilisasi Pasokan Harga Pangan yang menjangkau kantong kemiskinan, integrasi data spasial melalui Geoportal, peningkatan literasi publik, percepatan implementasi Sistem Logistik Daerah (Sislogda) dan digitalisasi neraca pangan untuk mendukung pemetaan kebutuhan Kerjasama Antar Daerah (KAD).
Gubernur DIY juga memberikan arahan bahwa upaya stabilitasi dan ketahanan pangan membutuhkan sinergi dan kolaborasi yang didukung dengan inovasi dari berbagai pihak baik dari Pemerintah Daerah, Kementerian dan Lembaga, serta lapisan masyarakat untuk membangun kesejahteraan masyarakat.
Untuk diketahui, berdasarkan rilis Badan Pusat Statistik (BPS), realisasi gabungan kota Indeks Harga Konsumen (IHK) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) pada Mei 2025 terjaga pada rentang sasaran nasional sebesar 2,5%+1% (yoy), dengan realisasi sebesar 2,04% (yoy).
Hal ini menjadi sinyal positif bagi DIY untuk terus menjaga capaian sasaran inflasi nasional ke depan. Namun demikian, terdapat beberapa faktor yang perlu diwaspadai karena berpotensi memicu risiko inflasi DIY, yaitu pengaruh faktor musiman meliputi cuaca, pola tanam, dan permintaan serta kenaikan tensi geopolitik global yang berpotensi memicu tekanan harga komoditas global.
Dalam kesempatan yang sama, Kepala Perwakilan Bank Indonesia DIY, Sri Darmadi Sudibyo, menyampaikan pentingnya menindaklanjuti arahan GNPIP agar inflasi DIY terkendali antara lain dengan peningkatan produksi komoditas pangan strategis, penguatan program offtaker untuk menjaga ketersediaan pasokan pangan antar waktu dan antar daerah, serta penguatan KAD untuk pemenuhan dan distribusi pasokan pangan.
Kepala BPS DIY, Herum Fajarwati, menjelaskan bahwa inflasi DIY bersifat fluktuatif namun pergerakannya masih sejalan dengan inflasi nasional. Adapun inflasi DIY selama Januari-Mei 2025 (mtm) menurut hasil Survei Biaya Hidup (SBH) 2022 utamanya disumbang dari komoditas dengan andil terbesar yaitu bensin dan beras dengan bobot masing-masing sebesar 5,57% dan 5,04%. Setiap daerah perlu melakukan pemetaan dan pengendalian terhadap komoditas yang berpotensi mengalami kenaikan atau penurunan harga, utamanya pada komoditas yang memiliki andil yang besar dan komoditas yang memiliki gejolak harga yang tinggi.
Kegiatan diakhiri dengan diskusi antar pihak untuk menyampaikan kondisi, tantangan, serta strategi yang dilakukan oleh seluruh TPID di Kabupaten/Kota se-DIY pada semester I 2025. Seluruh kepala daerah dan instansi perwakilan TPID se-DIY berkomitmen untuk mengoptimalkan berbagai upaya dan strategi pengendalian inflasi DIY. Diharapkan melalui kegiatan ini, sinergi dan kolaborasi yang telah terjalin semakin kuat untuk mengawal tercapainya inflasi DIY dalam rentang sasaran inflasi nasional.