KOTA YOGYAKARTA – Kesenjangan pendidikan di Daerah Istimewa Yogyakarta masih menjadi sorotan. Di tengah meningkatnya minat masyarakat melanjutkan pendidikan tinggi, persoalan biaya dan kerentanan ekonomi masih menjadi tantangan.
Hal ini dibahas dalam forum diskusi wartawan DPRD DIY bersama Komisi D, akademisi, Dewan Pendidikan DIY, dan rektor Universitas Amikom Yogyakarta.
Angka partisipasi pendidikan tinggi di DIY disebut telah mencapai 46 persen. Namun sekitar 30,9 mahasiswa masih berada dalam kategori rentan kemiskinan. Kondisi ini dikhawatirkan menyulitkan mahasiswa membayar UKT, dan berisiko putus kuliah.
Hal ini dibahas dalam forum diskusi wartawan bersama DPRD DIY. Ketua Komisi D DPRD DIY, RB Dwi Wahyu Budiantoro, menilai peningkatan partisipasi pendidikan tinggi harus diikuti dengan penguatan akses, dan perlindungan bagi kelompok rentan.
Menurutnya dana keistimewaan dinilai perlu lebih diaktifkan untuk mendukung sektor pendidikan, termasuk peningkatan kesejahteraan guru. DIY saat ini juga disebut masih kekurangan sekitar 1.600 guru jenjang SMA dan SMK.
“Ini kita mengalami krisis Pendidikan, baik dari sisi karakter maupun hasil dari Pendidikan yang punya kompeten, karena pengangguran kita masih banyak. Maka saya berharap dana keistimewaan sekali lagi mensupport keberadaan pendidikan, sampai kepada kesejahteraan guru, kita masih kekurangan di SLTA 1.600 guru” ujar R.B. Dwi Wahyu Budiantoro selaku Ketua Komisi D DPRD DIY.
Sementara itu Rektor Universitas Amikom Yogyakarta, Prof. M. Suyanto, menyebut 33 persen mahasiswanya berasal dari DIY, disusul Jawa Tengah sekitar 22 persen. Perguruan tinggi juga terus berkolaborasi dengan pemerintah daerah, untuk meningkatkan partisipasi pendidikan tinggi.
“Data kami mahasiswa Amikom 33,62 persen dari DIY, kalau dijumlah 2.976 di Universitas Amikom Yogyakarta. Sehingga tertinggi setelah itu baru Jawa Tengah hanya 22,01 persen, dan sisanya Jawa Barat, Jawa Timur dan sebagainya” ungkap Prof. M Suyanto selaku Rektor Universitas Amikom Yogyakarta.
Kolaborasi pemerintah, perguruan tinggi, dan pemangku kepentingan dinilai penting agar meningkatnya minat kuliah tidak terhenti karena kendala ekonomi.
Reporter : Agung RBTV
Penyunting Artikel : Danish