KOTA YOGYAKARTA-Peran mahasiswa dalam menyikapi berbagai persoalan nasional dinilai harus semakin kritis dan terarah. Selain menyampaikan aspirasi publik, mahasiswa juga dituntut mengedapankan kajian yang mendalam serta menghindari tindakan yang dapat merugikan masyarakat.
Seruan agar gerakan mahasiswa lebih mengedepankan dialog dan argumentasi berbasis data mengemuka dalam kegiatan sekolah kebijakan publik yang diselenggarakan oleh PC PMII DIY di Balai Diklat Industri Yogyakarta.
Kegiatan yang mengusung tema “Dari Jalanan ke Kebijakan” ini diikuti oleh sekitar empat puluh lima peserta yang berasal dari berbagai daerah di Yogyakarta dan Jawa Tengah.
Ketua PC PMII DIY, Muhammad Faisal, menyampaikan, mahasiswa memiliki peran penting sebagai kontrol sosial dalam mengawal berbagai kebijakan publik, terutama yang berkaitan dengan kondisi ekonomi dan kepentingan masyarakat kecil.
“Hari ini tidak terlalu menjadi ujian, karena peran mahasiswa adalah bagian dari agen of chance, tentu perubahan itu harus dilakukan akan tetapi, melalui dengan cara dan metologi yang berbeda. Jadi pendekatan pendekatan persuasif jauh lebih memungkinkan untuk hari ini karna kita hidup di negara hukum dan gerakan konsisional yang bisa kita bangun. Gerakan yang spontanitas selau melahirkan gerakan gerakan yang paradoks. Tentu itu selalu yang kita narasikan adalah istilahnya menjala angin, bahwa gerakan tidak harus anarkisme dan melahirkan kerusuhan kerusuhan yang justru bagi masyarakat lainnya berbenturan,” Ungkap menurut Muh. Faisal, selaku Ketua PC PMII DIY.
Para peserta didorong untuk tidak hanya aktif dalam aksi lapangan, namun juga mampu memahami proses penyusunan kebijakan serta memberikan kritik yang konstruktif terhadap regulasi pemerintah.
Untuk menambah wawasan peserta, kegiatan ini menghadirkan sejumlah narasumber dari berbagai latar belakang, mulai dari akademisi, aktivis, hingga unsur pemerintahan.
Reporter : Agung, RBTV
Penyunting Artikel : Yuliana