SOLO– Pemerintah Kota Surakarta siap menanggung pembiayaan kesehatan warga yang terdampak penonaktifan BPJS PBI JK. Wali Kota Surakarta, Respati Ardi mengaku sudah berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan Surakarta dan kantor BPJS kesehatan.
Hal tersebut disampaikan Wali Kota Surakarta, Respati Ardi di sela-sela kegiatannya di Loji Gandrung, Kota Solo, Jawa Tengah.
Respati mengatakan koordinasi sudah dilakukan untuk mencari solusi terkait penonaktifan 21.000 orang warga Solo dari kepesertaan BPJS penerima bantuan iuran jaminan kesehatan, PBI JK Tahun 2026.
Respati mengaku , nantinya pembiayaan warga yang dinonaktifkan akan ditalangi dari dana APBD Kota Surakarta. Pembiayaan baru tersebut akan diprioritaskan bagi warga berpenghasilan rendah.
Menurutnya, langkah ini diambil agar warga yang masuk kategori rentan tidak kehilangan akses layanan kesehatan gratis.
Respati Ardi, Wali Kota Surakarta (Source: Kabar Jogja RBTV)
“Saya sudah bertemu dengan layanan BPJS Kesehatan dan kami akan ada dari pusat juga selama 3 bulan. Bahwa dari Surakarta ada APBD juga yang ini merupakan layanan kesehatan di Kota Surakarta terutama bagi warga yang berpenghasilan rendah,” ujar Respati Ardi, Wali Kota Surakarta.
Sebagai informasi sepanjang 2025, sebanyak 13,5 juta peserta BPJS PBI JK dinonaktifkan. Kemensos mengaku ini bentuk realokasi yang artinya kuota tidak dikurangi yaitu 96,8 juta jiwa.
Reporter: RIZKI BUDI PRATAMA
Penyunting Artikel: USWATUN KH