YOGYAKARTA — Wali Kota Yogyakarta, Hasto Wardoyo, mengingatkan adanya potensi risiko sosial di balik tingginya angka Kebutuhan Hidup Layak (KHL) tahun 2025 yang menempatkan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai daerah dengan biaya hidup tertinggi kedua secara nasional. Menurutnya, kondisi tersebut perlu disikapi secara hati-hati agar tidak berdampak pada kenaikan garis kemiskinan di wilayah perkotaan.
Berdasarkan hasil perhitungan terbaru, KHL di DIY tercatat mencapai sekitar Rp4,6 juta per bulan. Angka tersebut bahkan melampaui beberapa provinsi besar di Pulau Jawa, seperti Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, hingga Banten, dan hanya berada di bawah DKI Jakarta. Tingginya KHL ini mencerminkan meningkatnya biaya kebutuhan dasar masyarakat, khususnya di Kota Yogyakarta.
Wali Kota Yogyakarta menilai bahwa tingginya biaya hidup harus diimbangi dengan kebijakan yang berpihak pada masyarakat berpenghasilan rendah. Ia berharap penetapan batas kemiskinan dapat dilakukan secara proporsional agar tidak memperluas jumlah warga yang masuk kategori miskin secara administratif.
Hasto Wardoyo, Walikota Yogyakarta (Sumber foto: Kabar Jogja RBTV)
“Jogja ini KHL-nya sudah mencapai sekitar 4,6 juta. Angka ini lebih tinggi dibanding Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, dan Jawa Timur, hanya di bawah DKI Jakarta. Harapannya, batas kemiskinan tidak dinaikkan terlalu tinggi agar capaian pengentasan kemiskinan tetap bisa terjaga,” jelasnya.
REPORTER: RINAMAULITA
PENYUNTING ARTIKEL: NZ.KIRANA