Rapat koordinasi kelembagaan diselenggarakan Badan Pengawas Pemilu Bawaslu DIY guna mendukung jalannya pemilihan serentak tahun 2024 yang berintegritas jujur dan adil. Bawaslu DIY mengajak ASN untuk turut beperan mengawasi jalannya pilkada serta melakukan pencegahan terhadap terjadinya pelanggaran yang melibatkan ASN maupun pegawai pemerintah. Dalam paparannya Kepala BIN DIY menyebut pelanggaran dalam pilkada 2024 di Yogyakarta yang memiliki kerawanan tinggi terjadi di Kabupaten Sleman, BIN DIY berharap pilkada serentak berjalan dengan baik dan indikator kerawanan bisa di minimalisir.
“ Terkait dengan kerawanan ya ini memang isu-isu itu masi ada, di Jogja ini memang terkait dengan isu-isu ini harus kita tes ini, nah Jogja ini memang kalo dari segi ancaman ini rawan juga, terutama itu sangat tinggi pak, jadi memang itu sudah tergambar di pemilu, jadi tindakan emosional itu lebih baik di pemilu itu sama juga,“ ucap Brigjen TNI Rachmat Pudji Susetyo selaku Kepala BIN DIY.
Sementara itu ketua Bawaslu DIY, Moh. Najib mengatakan rapat koordinasi ini digelar untuk memastikan bagaimana institusi lokal mengambil peran dalam pilkada, karena pilkada cenderung lebih tinggi potensi pelanggarannya.
“ Pilkada ini potensi sangat kuat terjadi dimana-mana soal potensi pelanggaran, soal gesekan gitu kira-kira. Jadi kalo kita melihat kecenderungan di pilkada lebih tinggi ya potensi pelanggarannya, tentu kita berharap pihak-pihak lain termasuk disini pemerintah ikut mengambil peran. Nah, dari sisi keamanan juga rawan, dari segi pelanggaran juga rawan ya, sehingga ada tiga materi yang akan kita bicarakan pada hari ini pertama kaitannya dengan soal mitigasi kerawanan, yang kedua terkait dengan peran pemerintah daerah untuk mendukung pilkada yang integritas dan yang ketiga terkait dengan soal totalitas saya.”, ucap Moh. Najib, selaku Ketua Bawaslu DIY.
Agung Kristiyono, RBTV.